Kabarpedia.id – Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu yang sedang disusun oleh DPR, ditanggapi oleh partai-partai politik non-parlemen. Mereka menolak RUU tersebut, terutama sekaitan dengan pembahasan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang dinilai terlalu tinggi, baik di tingkat daerah sampai dengan pusat.

Partai Hanura melalui Sekjennya, I Gede Pasek, menyesalkan adanya RUU tersebut. Hal ini dianggap bahwa pembuatan RUU Pemilu sejatinya bukan untuk meningkatkan kualitas dari demokrasi di Indonesia, melainkan hanya utak-atik untuk mengurangi pesaing.

“Betapa banyak suara rakyat akan hilang hanya karena isi pasal untuk membangun oligarki partai,” jelas Pasek, dilansir dari Republika, Ahad (7/6) kemarin.

Pasek memandang, ada kecenderungan bahwa demokrasi di Indonesia akan kembali pada era orde baru bilamana RUU Pemilu tersebut disahkan. Selain itu, dirinya berpendapat bahwa aspirasi dari masyarakat akan berpotensi terbatas karena hanya dikuasai oleh beberapa orang saja.

“Semoga saja RUU ini tidak diciptakan untuk menjadi konspirasi virus demokrasi yang lebih ganas dari Covid 19,” ujarnya.

Partai Perindo ikut bersuara. Melalui sekjen partainya, Ahmad Rofiq, Perindo menyoroti sekaitan dengan puluhan juta suara rakyat yang akan hilang bilamana parliamentary threshold (PT) dipaksakan untuk diputuskan terlalu tinggi.

“Mestinya harus ada wacana bahwa PT diberlakukan dan partai non-PT dapat masuk ke senayan dengan membentuk fraksi gabungan dengan partai non PT. Hal ini untuk menjamin keberlangsungan demokrasi yang sangat menghargai suara rakyat,” ujuar Rofiq, seperti yang dilansir melalui Republika.

Tidak hanya Hanura dan Perindo, kekhawatiran yang sama disampaikan oleh partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Sekjen partai PKPI, Verry Surya Hendrawan, menyampaikan bahwa PT yang terlalu tinggi merupakan upaya yang tidak elok dan hanya akan mengkerdilan semangat demokrasi yang seharusnya mengakomodasi semua aspirasi rakyat.

“Perlu diingat bahwa gabungan suara nasional parpol non DPR RI dari pileg 2019 lalu adalah sebanyak 13,6 juta. Ini sangat besar dan saat ini hangus begitu saja, maka setiap upaya untuk menaikkan PT dapat diasumsikan sebagai upaya memberangus setidaknya 13,6 juta suara ini, dan bahkan akan memperbesar jumlah golput,” tegasnya.

Sebelumnya, sebanyak tujuh sekjen dari parpol non-parlemen menggelar pertemuan secara daring, Sabtu (6/6) malam lalu. Seluruhnya kompak untuk menolak RUU Pemilu tersebut.

Sama seperti yang disampaikan partai non-parlemen lainnya, Partai Berkarya menyatakan bahwa bila RUU Pemilu ini disahkan, akan berpotensi resiko terhadap jumlah suara pemilih yang hilang.

“Menjadi kegelisahan bersama, tentang besarnya kemungkinan suara pemilih yang hangus. Kami merasa wajib hadir menjadi penyeimbang informasi ke masyarakat; bahwa resiko (hangusnya puluhan juta suara) itu nyata adanya,” kata Priyo dalam keterangan persnya.

Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor mengungkapkan fakta bahwa kondisi yang relatif sama dihadapi di Tahun 2009, 2014 dan 2014. “Ya berproses di MK (lagi). Tapi apa kita akan terus menerus buang-buang energi seperti ini, setiap 5 tahun? Hanya untuk melawan arogansi dan hasrat berkuasa yang berlebihan ini?” ungkapnya.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh 7 Sekjen yaitu Priyo Budi (Berkarya), Afriansyah Ferry Noor (PBB), I Gede Pasek Suardika (Hanura), Abdullah Mansuri (Garuda), Ahmad Rofiq (Perindo), Raja Juli Anthon (PSI),  dan Verry Surya Hendrawan (PKPI).

Berita ini telah terbit di Republika.co.id dengan judul asli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here