Kabarpedia – Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo -Sandi, Bambang Widjojanto, mengingatkan agar Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menjadi Mahkamah Kalkulator. Bahkan, Denny Indrayana mengingatkan agar MK menjaga proses pemilu untuk jujur dan adil.

“Kalau itu kan argumen yang muncul di banyak kesempatan ya. Namanya juga Mahkamah Konstitusi bukan mahkamah kalkulator, jadi yang dijaga tentunya juga hakim-hakim konstitusi tidak ingin hanya menjadi hitung menghitung tambah kurang saja dong, tapi spirit dari pasal 22 ayat 1, untuk menjaga pemilu yang terutama jujur dan adil,” kata Denny, saat dikonfirmasi, Sabtu (25/5).

Meskipun begitu, Denny yakin bahwa para hakim di MK merupakan hakim yang profesional menjalankan tanggungjawabnya.

“Itu yang harus dikawal sama-sama dan saya yakin hakim konstitusi yang negarawan itu sangat paham tentang itu,” katanya.

Sebelumnya, BW sempat melontarkan istilah Mahkamah Kalkulator saat menyerahkan bukti gugatan pilpres 2019. BW meminta agar MK memeriksa dugaan kecurangan yang disampaikan oleh pihaknya.

“MK dalam berbagai putusannya telah memutuskan berbagai perkara sengketa pemilihan, khususnya pilkada, dengan menggunakan prinsip terstruktur, sistematis, dan masif. Kami coba mendorong MK bukan sekadar mahkamah kalkulator, yang bersifat numerik,” kata BW setelah mengajukan permohonan gugatan hasil pilpres ke MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/5).

“Tapi memeriksa betapa kecurangan itu sudah makin dahsyat. Dan itu sebabnya di publik ada berbagai pernyataan yang menjelaskan inilah pemilu terburuk di Indonesia yang pernah terjadi selama Indonesia berdiri,” ujarnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here